Edisi: 1088
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
KUPANG TIMES - hampir sepekan ini Pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, berhasil mendapat perhatian publik.
selain perhatian, pembahasan RUU TNI yang dilakukan oleh Komisi I DPR-RI dan Pemerintah juga berhasil mendapatkan sorotan, protes dan kritik keras dari berbagai kritikus dan kaum intelektual.
selama dwifungsi masih ada, selama itu pula demokrasi berada dalam ancaman.
Dwifungsi seperti pedang Damocies, yang sewaktu-waktu siap memancung leher rezim demokrasi.
Penolakan dwifungsi TNI, tidak bisa lagi di tawar-menawar, tidak ada garis mundur lagi, karena.?
PERTAMA, dwifungsi itulah yang memberi legitimasi kepada TNI, untuk berpolitik dan menjarah seluruh ruang-ruang kehidupan sipil.
KEDUA, dwifungsi telah melahirkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat.
Jika saya tidak menolak dwifungsi, saya merasa sangat bersalah dan hina di hadapan mereka, yang mati dibantai dalam peristiwa pasca G30S, Aceh, Tanjung Priok, Lampung, Pencaplokan Timor Loro Sa'e dan Papua Barat.
saya juga malu, pada mereka yang menjadi korban penculikan, penyiksaan, penghilangan paksa dan terutama kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban perkosaan.
kepada petani yang digusur tanahnya, dan kepada mereka yang mengalami ancaman teror dan intimidasi.
Karena itu, tuntutan "Cabut Dwifungsi TNI" mewakili suara para syuhada dari alam kubur, suara merintih dan meraung-raung dari para korban penculikan, suara bisu dari mereka yang terbelenggu dibalik tembok penjara.
suara-suara tersebut, mengandung semangat yang sangat kuat dan daya benturan yang sangat kuat, dan inilah suara kaum tertindas.
KETIGA, selama dwifungsi masih ada, selama itu pula demokrasi berada dalam ancaman.
Suara apalagi yang dapat menandingi-nya.?
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Opini,
| Penulis: Coen Husain Pontoh
| Sumber: 'Menentang Mitos Tentara Rakyat' (Buku),
| Penerbit: Kupang TIMES
