Edisi: 1077
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
KUPANG TIMES - Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena dan Johni Asadoma, mengadakan dan memimpin High Level Meeting (HLM) dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Rabu, (05/03/25).
di dalam meeting tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, mengintruksikan kepada semua pihak terkait, untuk membangun kolaborasi dan bersinergi dalam pengendalian inflasi serta terapkan digitalisasi untuk peningkatan ekonomi daerah.
"HLM TPID dan TP2DD ini sebagai strategi besar untuk menavigasi tantangan ekonomi, serta menjaga stabilitas harga dan memastikan percepatan digitalisasi di berbagai sektor, sebagai fondasi transformasi ekonomi di NTT, dapat berjalan optimal,
di bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri dan menjelang hari raya Paskah 2025, secara historis berpotensi dan pasti terjadi permintaan barang kebutuhan pokok dan berpotensi mendorong kenaikan harga, hingga adanya inflasi,
Kita perlu bangun komunikasi dan sinergi yang baik, untuk menangani tantangan inflasi ini."|Melki (Gubernur NTT)
Melki, mengatakan, dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga barang, Pemprov NTT harus memastikan penerapan 4 (empat) Pilar Utama Stabilisasi Ekonomi Daerah, antara lain:
1. Ketersediaan Stok,
Kecukupan pasokan stok, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Kelancaran Distribusi,
memastikan rantai pasok berjalan lancar.
3. Keterjangkauan Harga,
ada intervensi pasar, supaya harga tetap stabil dan daya beli masyarakat tidak terganggu.
4. Komunikasi yang Efektif dan Tepat,
terkait informasi stok, distribusi dan harga barang.
dan Melki, menghimbau, 6 (enam) langkah strategis yang harus dilakukan, antara lain:
1. Pelaksanaan Pasar Murah,
2. Operasi Pasar, untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di Prov. NTT,
3. Bantuan Sosial,
4. Bantuan Pangan, untuk menjaga daya beli masyarakat,
5. Peningkatan Produksi Lokal, untuk komoditas yang memiliki volatilitas tinggi, seperti; beras dan telur ayam,
6. Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor dengan Pemerintah Pusat, Daerah dan Pengusaha, agar distribusi bahan pokok tetap lancar.
"selain menjaga stabilitas harga, digitalisasi adalah kunci utama untuk peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dan kesejahteraan masyarakat,
digitalisasi dapat dilakukan dengan pemetaan data, perencanaan pembangunan, efisiensi distribusi, penguatan sektor industri dan hilirisasi produk unggulan."|Melki (Gubernur NTT)
sementara Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menambahkan, dengan mengatakan bahwa; "Kita butuh kerja sama semua pihak termasuk dari TNI dan Polri, yang juga turut mengawasi,
Harus langsung ditindak, bila ada yang mengganggu kestabilan harga /atau tindakan seperti; menimbun barang yang menyebabkan kelangkaan stok,
disamping itu, Kita perlu menggenjot ekonomi, untuk peningkatan pertanian, peternakan dan perikanan,
supaya Kita tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan Kita,
ini sesuai dengan arahan Presiden, untuk optimalkan semua potensi untuk peningkatan produksi, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat."|Johni Asadoma (Wagub NTT)
Berikut, Rekomendasi dari hasil HLM Pemprov NTT dengan TPID dan TP2DD antara lain:
1. Pembentukan SATGAS pengendalian inflasi NTT, yang bertugas untuk memverifikasi keadaan yang sesungguhnya, memberi arahan dan penguatan kepada pelaku ekonomi, pelaku pasar untuk secara bersama-sama bertanggung jawab mengendalikan inflasi daerah,
2. Mendorong Gerakan Menanam Tanaman Cepat Panen, seperti; bahan makanan /atau hortikultura, untuk mendukung ketersediaan stok pangan yang berbasis kebutuhan pasar dengan mengoptimalkan lahan pekarangan dan kebun masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi,
3. Mendorong Percepatan Hilirisasi Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan menjadi aneka produk turunan, seperti; sambal, saus tomat, dendeng, se'i, bakso, abon dan lain-lain, untuk meningkatkan added value dan mewujudkan one village one product (OVOP),
4. Memfasilitasi dan Mendukung Pemanfaatan Penerapan Teknologi Pengolahan yang tepat guna, sehingga proses produksinya modern, efisien dan setiap produk memenuhi standar sehat,
5. Memastikan pasar yang menyerap produk-produk masyarakat /atau menghubungkan produsen, off-taker dan konsumen, untuk membeli setiap produk secara berkala,
6. Memitigasi dampak perubahan iklim, sehingga penurunan produksi pertanian, peternakan dan perikanan dapat dihindari, supaya tidak merugikan produsen,
7. Perlu mendorong generasi Milenial dan generasi Z secara sistematis, agar mau menjadi petani, peternak dan nelayan modern,
8. Pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran, untuk mendukung ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat yang ada di 3.137 desa dan 305 Kelurahan di Prov. NTT dengan mengoptimalkan Peran dan Fungsi BumDes,
9. Bulog Prov. NTT terus melakukan penyerapan beras lokal yang diproduksi oleh petani di NTT dengan harga yang memadai,
10. Meningkatkan akses keuangan, bagi pelaku usaha sektor pertanian, peternakan dan perikanan, melalui Program Kredit Merdeka oleh Bank NTT dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,
11. Implementasi digitalisasi PKB dan memberikan insentif sebagai Sweetener bagi Wajib Pajak yang menyetor melalui kanal digital.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Birokrasi, Ekonomi,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Humas Pemprov NTT, TPID, TP2DD,
| Penerbit: Kupang TIMES
