Edisi: 1052
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
KUPANG TIMES - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali memotong anggaran Kementerian.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Suharti, mengatakan, kementeriannya dikenakan pemotongan anggaran sebesar IDR 8 Triliun, imbas efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.
Suharti, sedikit menjelaskan, besaran pemotongan anggaran tersebut, diketahui Kemendikdasmen RI, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan RI.
"Surat dari Kementerian Keuangan intinya untuk melakukan efisiensi sebesar 8,035 Triliun rupiah."|Suharti (Sekjen Kemendikdasmen RI) dalam rapat dengan DPD-RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at, (07/02/25).
dalam rapat tersebut, Suharti, melampirkan surat yang dikirim oleh Kemenkeu RI tertanggal 24 Januari 2025.
dalam surat yang dilampirkan, anggaran untuk alat tulis kantor menjadi pos anggaran yang direncanakan untuk efisiensi paling besar, yakni; 90%.
Pos anggaran yang direncanakan untuk efisiensi paling besar adalah untuk percetakan dan souvenir, yakni; sebesar 75,9%.
Berikut, rincian identifikasi rencana efisiensi anggaran Kemendikdasmen yang terlampirkan dalam surat tersebut, antara lain:
1. Alat Tulis Kantor • 90,0%
2. Kegiatan Seremonial • 56,9%
3. Rapat, Seminar dan sejenisnya • 45,0%
4. Kajian dan Analisis • 51,5%
5. Diklat dan Bimtek • 29,0%
6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi • 40,0%
7. Percetakan dan Souvenir • 75,9%
8. Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan • 73,3%
9. Lisensi Aplikasi • 21, 6%
10. Jasa Konsultan • 45,7%
11. Bantuan Pemerintah • 16,7%
12. Pemeliharaan dan Perawatan • 10,2%
13. Perjalanan Dinas • 53,9%
14. Peralatan dan Mesin • 28,0%
15. Infrastruktur • 34,3%
selain Kemendikdasmen RI, ada juga Kemenkeu RI yang juga mengalami pemotongan anggaran dan sederet proyek pembangunan infrastruktur, juga alami pemotongan yang serupa, berikut daftarnya:
Pemotongan Kemenkeu RI,
Berdasarkan Surat bernomor PENG-14/PP.2/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, (04/02/25).
di dalam surat tersebut, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Wahyu Kusuma Romadhoni, mengatakan, telah terjadi pembatalan penawaran beasiswa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
“Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025,
sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan."|Wahyu (Kapuspen dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial) dilansir dari Antara.
cukup tahu • Ministerial Scholarship adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin /atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.
Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan.
Para alumnus Ministerial Scholarship diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kementerian Keuangan di masa mendatang.
Pemotongan Proyek Pembangunan Infrastruktur,
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengambil keputusan ekstrem, dengan meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah, untuk menghemat anggaran hingga IDR 306,69 Triliun, yang tertulis dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Keuangan,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kemensetneg RI, Kemen PU RI, Kemenkeu RI,
| Penerbit: Kupang TIMES