Edisi: 1050
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan akan dilakukan pada tahun 2028 sebagaimana target Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Bahlil, saat ditanya awak media perihal anggaran pembangunan IKN yang diblokir oleh Kementerian Keuangan RI.
“IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah.”|Bahlil (Ketum Golkar) dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu, (08/02/25).
Bahlil, mengatakan, dirinya tidak mengetahui detail proses pembangunan IKN.
Bahlil, hanya mengatakan, pembangunan IKN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan,
Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa.? Itu di Kementerian PU."|Bahlil (Ketum Golkar)
sementara di sisi lain, Bahlil, mengatakan, ketua umum partai politik, tidak bisa mencampuri urusan pembangunan IKN.
Seluruh prosesnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait.
“Jadi, kami enggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti."|Bahlil (Ketum Golkar)
cukup tahu • adapun pemblokiran anggaran IKN karena efisiensi disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR-RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (06/02/25).
terdapat alokasi anggaran pembangunan IKN di Kementerian PU sekitar IDR 14,87 triliun.
sementara, Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang sudah terkontrak pada tahun-tahun sebelumnya.
"IKN kayaknya belum ada (progres) sih,
makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua,
Progres gimana sih.? anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres."|Dody (Menteri PU RI)
Dody, mengatakan, meski begitu, bukan berarti anggaran pembangunan IKN lantas diblokir seluruhnya.
sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana pembangunan IKN mencapai IDR 48,8 Triliun untuk tahap kedua.
terkait anggaran IKN di Kementerian PU, Wakil Menteri PU RI, Diana Kusumastuti menyatakan bahwa pemblokiran tersebut merupakan hal yang wajar dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, ini bukan akhir dari segalanya mengingat pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan DPR-RI untuk membuka peblokiran tersebut.
"Jadi ini belum akhir dari segalanya, kalau saya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kami melakukan ini (mengupayakan),
Mudah-mudahan masih ada jalan."|Diana (Wamen PU RI)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Keuangan, Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: DPP Golkar, Kemen PU RI, Komisi V DPR-RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
