Edisi: 1024
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Gerak Gerik /Pergerakan Warga Negara Indonesia akan di-awasi lebih ketat oleh Pemerintah.
Pengawasan tersebut, bertujuan, untuk memastikan peningkatan Penerimaan Negara, khususnya di sektor Perpajakan.
Hal tersebut, diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, saat konferensi pers perdana DEN di kantornya, Jakarta, Jum'at, (10/01/25).
sistem yang super canggih, hasil pengembangan government technology /atau Govtech Indonesia.
eks Menko Marinves RI itu, mengatakan, Presiden RI, Prabowo Subianto, akan luncurkan Govtech pada 17 Agustus 2025 mendatang.
sistem tersebut, nantinya akan memantau seluruh sistem transaksi elektronik /atau digital masyarakat, termasuk data-data perjalanan.
data tersebut, dipantau, untuk mendorong tingkat kepatuhan masyarakat supaya memenuhi kewajiban perpajakannya.
"dia mau ini program sudah jalan di Agustus dan kita harus kerja around the clock untuk buktikan ini,
karena ini menyangkut game changer untuk Indonesia, karena kita bicara masalah pajak karena penerimaan pajak tidak maksimal."|LBP (Ketua DEN)
Luhut, mengatakan, sistem baru, hasil pengembangan govtech itu, akan mengintegrasikan seluruh sistem digital, yang saat ini telah dimiliki pemerintah, mulai dari coretax, sistem informasi mineral dan batu bara /atau Simbara, sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS, keimigrasian, digital ID /atau data kependudukan, hingga data bongkar muat /atau kepabeanan dan cukai.
selain itu, sistem ini, akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti; kepentingan bantuan langsung tunai.
data-data penerimanya akan tercakup supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar.
"semua nanti targeted jadi tentang BLT pun harus buka bank account, dan dia harus belanjakan uang ini dengan arahan pemerintah misal di desa beli telur, ayam, dan sebagainya, itu akan ada barcode dibuat."|LBP (Ketua DEN)
Luhut, mengatakan, secara konsep, sistem ini nantinya akan serupa, seperti; aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat Pandemi Covid-19.
dengan begitu, data perjalanan masyarakat juga bisa akan terekam, untuk bisa profiling kemampuan belanjanya.
"Kita belajar dari Covid, hp anda akan tunjukkan ke mana saja anda bergerak,
di sini juga sama kalau sekarang anda sering ke Bali berarti kau punya uang, enggak mungkin enggak punya uang jalan ke situ apalagi banyak traveling ke luar negeri, jadi teknologi ini akan memberikan kita bantuan lebih jauh."|LBP (Ketua DEN)
Luhut, mengatakan, data transaksi e-commerce pun juga akan tercatut ke dalam sistem untuk memudahkan pemerintah memperluas basis perpajakan-nya.
termasuk juga untuk memblokir layanan kemigrasian seperti pembuatan paspor ataupun perizinan berusaha bila selama ini tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
"ini yang buat sistem ini anak-anak Indonesia, ada 300 sekarang yang kerja di LKPP, di Peruri, Telkom sana dan presiden kemarin malam sudah setuju ketemu mereka kira-kira 2-3 minggu dari sekarang setelah sistem ini terbentuk, jadi ini sistem bukan baru."|LBP (Ketua DEN)
Luhut, mengatakan, sebelum sistem ini diluncurkan pihaknya akan ke India, karena negara tersebut, sudah memiliki sistem yang serupa untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya saat pengimplementasian.
"tim nanti akan ke India dalam 10 hari ke depan dan presiden sudah perintah untuk itu kita belajar dari pengalaman India walaupun kita sudah banyak kesepahaman juga,
tapi kita perlu lesson learned dari India, kita pakai untuk kurangi kemungkinan-kemungkinan kita buat kesalahan."|LBP (Ketua DEN)
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum, Pajak, Keuangan, Teknologi,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan,
| Penerbit: Kupang TIMES
