Edisi: 998
Halaman 1
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, sepakat dengan usulan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, para calon kepala daerah bisa dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Tito, mengatakan, pemilihan langsung kepala daerah, kerap kali memicu aksi kekerasan di masyarakat.
Selain itu, pilkada secara langsung, memicu, biaya politik tinggi, yang bisa menjadi beban bagi daerah dan negara.
Mantan Kapolri itu, mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui penunjukkan DPRD masih berada dalam koridor demokrasi.
“Demokrasi juga bisa diterjemahkan secara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan,
Kalau dipilih DPRD juga demokrasi,
tapi demokrasi perwakilan.”|Tito (Mendagri RI), saat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (16/12/24).
meski menyetujui konsep Pilkada yang diusulkan oleh Presiden RI, Prabowo, Tito, mengatakan, perlu ada kajian lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Partai Politik, Akademisi, dan Kementerian Dalam Negeri RI.
Tito, mengatakan, pemerintah serius, untuk membahas perubahan mekanisme pemilihan kepada daerah.
terlebih, revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
“Pasti, kami akan bahas,
Salah satunya sudah ada di prolegnas,
Tapi sebelum itu kami akan adakan rapat,”|Tito (Mendagri RI)
sebelumnya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan, wacana perubahan mekanisme Pilkada sudah berlangsung sejak zaman pemerintahan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo.
usulan tersebut, merupakan ide yang telah lama dibahas oleh para ketua umum partai politik (parpol).
Supratman, beranggapan, mekanisme Pilkada melalui DPRD bukan kemunduran demokrasi.
Supratman, memandang, sistem demokrasi tidak hanya sekedar bicara prosedur pemilihan umum secara langsung.
Supratman, mengatakan, tren meningkatnya angka golput pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024 menjadi salah satu indikator pertimbangan alasan Presiden RI, Prabowo, membuka peluang mengembalikan Pilkada dipilih oleh DPRD.
Komisi Pemilihan Umum RI, mencatat, partisipasi pemilih /atau masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 berada di bawah 70%.
capaian persentase tersebut, lebih rendah dari tingkat keterlibatan masyarakat saat pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif.
“Teman-teman bisa saksikan sendiri betapa banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, dugaan-dugaan pelanggaran, kemudian terjadinya inefisiensi,”|Supratman (Menkum RI), saat di Istana Merdeka, Jakarta, Jum'at, (13/12/24).
cukup tahu • sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, sedikit menyinggung beberapa hal terkait politik, saat menghadiri acara puncak perayaan HUT-ke-60 Partai Golkar.
eks Menteri Pertahanan RI itu, sedikit menyoroti, pemilihan kepala daerah hingga memuji-muji Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
dalam pidato tersebut, Presiden RI, Prabowo, mewacanakan, supaya, kepala daerah dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur dipilih oleh DPRD.
salah satu alasannya adalah efisiensi anggaran untuk program pemerintah.
"Uang yang bisa beri makan anak-anak kita,
uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi."|Prabowo (Presiden RI), saat berpidato di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis, (12/12/24).
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Politik, Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Kemendagri RI, Kemenkum RI,
| Penerbit: Kupang TIMES
