Edisi: 1006
Halaman 2
Integritas |Independen |Kredibel
DAMASKUS, KUPANG TIMES - Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengatakan negaranya sudah lelah perang dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya /atau negara-negara Barat.
dalam wawancara dengan BBC di Damaskus, Sharaa, menyerukan, sanksi terhadap Suriah dicabut.
"sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi harus dicabut karena sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama.
Korban dan Penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama."|Sharaa (Pemimpin Suriah)
Sharaa memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad kurang dari dua minggu lalu.
Pria yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani itu adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok dominan dalam aliansi pemberontak.
Sharaa, kemudian, mengatakan, HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB, AS, Uni Eropa, dan Inggris.
HTS awalnya ditetapkan sebagai organisasi teroris, karena merupakan kelompok sempalan al-Qaeda, walau kemudian memisahkan diri pada 2016.
Sharaa membuat klaim bahwa HTS bukanlah kelompok teroris.
HTS tidak menargetkan warga sipil /atau wilayah sipil, katanya.
Bahkan, menurut klaim Sharaa, HTS adalah korban kejahatan rezim Assad.
Sharaa, kemudian, membantah bahwa; dirinya ingin mengubah Suriah menjadi Afghanistan versi baru.
Sharaa, mengatakan, negara-negara di Timur Tengah sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda.
Afghanistan adalah masyarakat kesukuan.
sementara di Suriah, pola pikir penduduknya berbeda.
Sharaa, membuat klaim bahwa; dirinya meyakini kaum perempuan berhak mendapat pendidikan.
"Kami telah memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,
Saya pikir persentase perempuan di universitas lebih dari 60%."|Sharaa (Pemimpin Suriah) mengacu pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai pemberontak sejak 2011.
Ketika ditanya, apakah minum alkohol akan diizinkan, Sharaa, mengatakan, bahwa; "Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu adalah masalah hukum,
akan ada komite dan ahli hukum Suriah, yang memiliki kewenangan, untuk menulis konstitusi,
mereka yang akan memutuskan,
dan setiap penguasa /atau presiden harus mematuhi hukum."
Sharaa, terlihat santai, selama wawancara, dirinya mengenakan pakaian sipil, dan mencoba memberikan jaminan kepada semua orang yang ragu, bahwa; kelompoknya belum melepaskan diri dari keterkaitan dengan al-Qaeda.
namun, masih banyak Warga Suriah tidak mempercayainya.
tindakan para penguasa baru Suriah dalam beberapa bulan ke depan akan menunjukkan negara seperti apa yang mereka inginkan bagi Suriah dan cara yang mereka inginkan untuk memerintah Suriah.
Pemimpin baru Suriah harus tepati janji, hormati hak-hak penduduk sipil.
Utusan Khusus PBB, Geir Pedersen, menekankan bahwa; sangat penting bagi pemimpin baru Suriah menepati janji untuk menghormati hak-hak berbagai kelompok etnis dan kelompok agama.
dilansir dari BBC di Damaskus, Pedersen, mengatakan, penduduk Suriah punya banyak harapan sekaligus banyak ketakutan pada saat bersamaan.
namun, Sharaa punya banyak hal positif.
Namun, sebagian penduduk Suriah, masih tidak percaya pada pemimpin HTS tersebut mengingat Sharaa adalah pemimpin kelompok jihad yang pernah berafiliasi dengan al-Qaeda.
Geir Pedersen telah menjadi utusan khusus PBB sejak 2018,
"Saya harus jujur,
Saya mendengar dari banyak warga Suriah bertanya apakah ini benar-benar akan dilaksanakan,
Mereka ragu.!
Sharaa perlu bekerja sama dengan berbagai faksi bersenjata yang ikut bersamanya,
dia perlu bekerja dengan kelompok mantan oposisi yang lebih luas,
dia perlu memastikan, bahwa; dia bekerja dengan kelompok perempuan masyarakat sipil yang luas,
dan seperti yang kita semua setujui, spektrum masyarakat Suriah yang seluas mungkin."|Pedersen (utusan PBB)
Pedersen, yang telah menjadi utusan khusus PBB sejak 2018, mengatakan, masyarakat internasional siap membantu dan mendukung kepemimpinan baru Suriah.
Pedersen, kembali menekankan bahwa; pencabutan sanksi-sanksi terhadap Suriah dan mengeluarkan HTS dari daftar teroris, sangat tergantung pada perilakunya.
Pedersen, mengatakan, akan menerapkan sikap praduga tidak bersalah terhadap HTS selama tiga bulan periode pemerintahan HTS di Suriah sebelum pengaturan jangka panjang.
Jaring Kekuasaan yang Kompleks,
Pedersen mengamati jaringan kekuasaan yang kompleks di Suriah utara.
Turki memiliki hubungan yang mapan dengan HTS.
Negara tersebut, memiliki pasukan di barat laut, serta kelompok milisi Tentara Nasional Suriah (SNA), yang terdiri dari faksi-faksi pemberontak dukungan Turki.
sejak Assad digulingkan, SNA telah menyerang aliansi milisi suku Kurdi di utara Suriah bernama Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung oleh AS.
Pedersen, mengatakan bahwa; Turki mesti mengikuti prinsip-prinsip utama, bersama dengan kekuatan asing lainnya.
"Apa yang perlu kita semua lihat di Suriah sekarang.? Kita perlu melihat stabilitas,
Kita perlu melihat bahwa tidak ada kelompok populasi baru yang mengungsi,
Kita perlu melihat bahwa; orang-orang tidak melarikan diri dari Suriah sebagai pengungsi,
Kita perlu melihat bahwa; para pengungsi kembali, bahwa; pengungsi internal dapat kembali ke rumah mereka."|Pedersen (utusan PBB)
Israel Tidak Bertanggung Jawab,
terkait Israel yang merupakan negara tetangga Suriah, Pedersen mengatakan bahwa; tindakan Israel sejak jatuhnya Assad, sangat tidak bertanggung jawab.
sejak perang Timur Tengah tahun 1967, Israel telah menduduki dan kemudian mencaplok wilayah Suriah selatan yang dikenal sebagai Dataran Tinggi Golan.
sebagian besar negara lain, selain AS, menganggap Golan sebagai wilayah yang diduduki.
Pedersen, mengatakan, rangkaian aksi pengeboman Israel terhadap fasilitas militer Suriah dan pendudukannya atas wilayah Suriah di zona penyangga demiliterisasi Dataran Tinggi Golan dan wilayah tetangga,
dan itu merupakan bahaya bagi masa depan Suriah, dan aksi tersebut harus segera dihentikan.
tidak ada alasan bagi Israel untuk menduduki wilayah Suriah yang baru.
Golan sudah diduduki,
mereka tidak membutuhkan wilayah baru untuk diduduki.
Jadi yang perlu kita lihat adalah Israel juga bertindak dengan cara yang tidak mengganggu proses transisi yang sangat, sangat rapuh ini.
Keadilan dan Pemulihan bagi Penduduk Suriah,
Setelah 54 tahun di bawah kekuasaan keluarga Assad yang otoriter, Suriah terpecah-pecah.
sejumlah kota dan desa rusak parah akibat perang selama hampir 14 tahun dan penduduk trauma akibat perang dan kekejaman rezim yang mematikan.
Pedersen, mengatakan, sangat penting bagi HTS untuk memulai proses yang akan membawa keadilan bagi semua keluarga dari lebih 100.000 warga Suriah yang hilang setelah ditahan oleh rezim sejak 2011.
Sebagian besar diduga telah meninggal,
Jika proses ini tidak bergerak ke arah yang benar, ada bahaya besar bahwa; kemarahan ini dapat meletus dengan cara yang tidak menguntungkan siapa pun.
Pedersen, mengatakan, Warga Suriah, ingin melihat proses pembangunan kembali Negara mereka.
Keinginan tersebut, kemungkinan akan sulit terwujud, mengingat pergolakan di Timur Tengah dan kecenderungan tetangga Suriah dan negara-negara besar lainnya untuk ikut campur.
Jika HTS menepati janjinya, dalam beberapa minggu dan bulan ke depan ada harapan bahwa Suriah dapat memiliki masa depan yang cerah.
Pedersen, memperingatkan, jika hal itu tidak terjadi, maka akan ada bahaya pertikaian baru dan bahkan perang saudara.
namun, kita perlu bertaruh bahwa; masa depan Suriah kini dapat diperbaiki.
dan bahwa; kita dapat memulai proses penyembuhan.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Hukum, Politik, Militer, Sosial, Sejarah,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: BBC, PBB,
| Penerbit: Kupang TIMES
