Edisi: 964
Halaman 3
Integritas |Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Universitas Indonesia, secara resmi, memutuskan, menangguhkan kelulusan Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia sebagai doktor.
Ketua Majelis Wali Amanat UI, Yahya Cholil Staquf, mengatakan, keputusan penangguhan itu diambil berdasarkan rapat koordinasi 4 (empat) organ UI.
"Kelulusan BL, mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,
Keputusan ini diambil pada Rapat Koordinasi 4 Organ UI,
yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI,
untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan,"|Yahya (Ketua MWA UI) dalam keterangan resminya, Rabu (13/11/24).
Yahya, menegaskan, UI terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya berlandaskan 9 Nilai Universitas Indonesia.
Pihak Universitas Indonesia pun meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil yang menjadi mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) tersebut.
UI mengakui bahwa; permasalahan ini, bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, baik dari segi akademik maupun etika.
UI pun telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG, sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik.
"Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian,"|Yahya (Ketua MWA UI)
cukup tahu • sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia berhasil meraih gelar Doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia (UI).
Bahlil berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat dengan pujian cumlaude.
Bahlil mengangkat disertasi berjudul: “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia," sesuai dengan bidang yang di tekuni Bahlil, selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.
dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.
Ke-empat masalah tersebut, antara lain:
1. dana transfer daerah,
2. keterlibatan pengusaha daerah yang minim,
3. keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi,
4. belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.
dan Bahlil, merekomendasikan, empat kebijakan utama sebagai solusi, yaitu:
1. reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi,
2. penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.
3. penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi,
4. kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
Namun, disertasi Bahlil tersebut, dianggap janggal oleh banyak pihak, salah satunya Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang merasa dicatut sebagai informan dalam disertasi Bahlil.
hingga saat ini, Bahlil belum menanggapi dugaan praktik joki yang dilaporkan Jatam.
Namun, Bahlil pernah mengeklaim bahwa; dirinya telah menjalankan seluruh proses studi sesuai mekanisme yang berlaku di UI.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
• Informasi Artikel:
| Konteks: Pendidikan, Hukum,
| Penulis: W.J.B
| Sumber: Universitas Indonesia,
| Penerbit: Kupang TIMES
