Edisi: 831
Halaman 1
Integritas|Independen |Kredibel
PROV. JABAR, KUPANG TIMES - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan, pemerintah sudah mengevaluasi peretasan Pusat Data Nasional (PDN).
Kepala Negara mengharapkan ke depan ada back-up dari data nasional.
"di back-up data nasional kita, agar kalau ada kejadian kita gak terkaget kaget. Ini terjadi di negara lain, bukan kita saja,"|Jokowi (Presiden RI) usai meresmikan pabrik battery kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu, (03/07/24).
Presiden RI, Jokowi, tidak merinci secara detail ketika ditanya apa evaluasi untuk memperkuat sistem siber.
Namun, eks Gubernur Jakarta itu, mengatakan, yang paling penting ada solusi, supaya peristiwa yang sama tidak kembali terjadi.
PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo RI dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware, merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data.
Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah.
Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.
untuk diketahui • Kepala BSSN Hinsa Siburian, sebelumnya, mengkritik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, selaku pengelola pusat data.
BSSN yang dicecar sehubungan dengan back-up data, terlihat melempar masalah tersebut ke Kemenkominfo RI.
"mohon maaf Pak Menteri (Budi Arie Setiadi) permasalahan utamanya adalah tata kelola dan tidak adanya back up data,”|Hinsa (Kepala BSSN) saat rapat bersama Komisi I DPR-RI dan Kementerian Kemenkominfo RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (27/06/24) lalu.
Hinsa, menjelaskan, seharusnya Kementerian Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam.
dalam kasus ini, misalnya: data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong seharusnya di back-up ke PDN pusat.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
| Narasi: Teknologi, Hukum,
| Text: W.J.B
| Sumber Literasi: Komisi I DPR-RI, Kemenkominfo RI, BSSN, Setkab, Kemensetneg,
