Edisi: 829
Halaman 2
Integritas|Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI), Hadi Tjahjanto, mengatakan, semua Kementerian dan Lembaga, wajib mempunyai backup data, supaya dampak, seperti; insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak terulang lagi.
"setiap tenant /atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatory, tidak opsional lagi,"|Hadi (Menkopolhukam RI), saat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, (01/07/24).
Hadi, mengatakan, pemerintah bakal melakukan back-up keamanan berlapis, supaya permasalahan yang sama tidak terulang kembali.
Nantinya, cold site yang ada di Batam, bakal ditingkatkan kemampuannya menjadi hot site.
"sehingga kalau secara operasional Pusat Data Nasional Sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC /atau hot site yang ada di Batam dan bisa autogate interactive service dan setiap pemilik data center juga memiliki backup,"|Hadi (Menkopolhukam RI)
dengan demikian, ada tiga hingga empat lapis back-up untuk memitigasi kehilangan data.
Hadi, mengatakan, data-data tersebut juga akan di back-up dengan cloud cadangan secara zonasi.
Data yang disimpan di cloud adalah data yang sifatnya umum, seperti statistik dan lain-lain, agar tidak memenuhi kapasitas PDNS.
Hadi, mengatakan, pihaknya telah melangsungkan rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri pihak-pihak terkait, seperti; Menkominfo RI, Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN, Hinsa Siburian.
di dalam Rakor, Kementerian dan Lembaga menindaklanjuti perintah Presiden RI, Jokowi, terkait seluruh layanan, yang terdampak insiden peretasan PDNS 2 yang harus kembali normal pada Juli.
Hasilnya, Hadi, mengatakan bahwa; layanan yang menggunakan PDNS 2 bisa kembali melaksanakan pelayanan secara aktif pada Juli, dan di back-up oleh cold site yang ada di Batam.
Peningkatan kemampuan ini juga disebut membuat cold site Batam bisa melayani secara cepat, jika terjadi gangguan, seperti; insiden PDNS 2 kemarin.
lebih lanjut, rakor tersebut Kementerian dan Lembaga, menyoroti, aktivitas pengamanan siber yang dilakukan BSSN.
yang nantinya, sistem PDNS akan disambungkan ke komando kendali BSSN di Ragunan untuk meningkatkan keamanan.
"termasuk juga mengaktifkan CSIRT, Computer Security Insiden Response team, yang akan dimonitor oleh BSSN apabila ada notifikasi yang disampailan namun tidak ada aksi,"|Hadi (Menkopolhukam RI)
sebelumnya, PDNS 2 di Surabaya mengalami gangguan sejak 20 Juni. Imbasnya beberapa layanan publik lumpuh.
PDNS diretas dengan memanfaatkan ransomware brain cipher.
menurut BSSN pintu pembobolannya dari upaya penonaktifan Windows Defender.
Korban peretasan adalah 282 kementerian lembaga dan pemerintah daerah pengguna PDNS 2.
sebanyak 44 di antaranya dalam proses pemulihan segera karena punya back-up.
Sementara, 238 instansi lainnya masih dalam proses pemantauan.
Hacker juga meminta tebusan USD 8 Juta /atau IDR 131 Miliar, kepada pemerintah, jika ingin data yang ada pada PDNS 2 Surabaya dikembalikan.
Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab dibalik serangan tersebut.
di sisi lain, BSSN juga mengaku belum bisa mendeteksi hacker yang menyasar PDNS 2.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
| Narasi: Teknologi, Hukum,
| Text: W.J.B
| Sumber Literasi: Kemenkopolhukam RI, Kemenkominfo RI, BSSN,
