Edisi: 807
Halaman 1
Integritas|Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Asian Value dan Politik Dinasti, menjadi pembicaraan warganet +62, usai Komika, Pandji Pragiwaksono hadir di podcast Total Politik sebagai bintang tamu dengan dua pembawa acara Budi Adiputro dan Arie Putra.
dalam podcast yang diunggah di YouTube, Selasa, (04/06/24), Pandji, mengatakan bahwa; politik dinasti bisa merusak demokrasi.
kemudian Pandji, menanyakan opini kedua host, Arie Putra dan Budi Adiputro, terkait Dinasti Politik.
baik Arie Putra maupun Budi Adiputro, kompak mengatakan dan menganggap praktik dinasti politik sah-sah saja dilakukan, sebab merupakan bagian dari hak asasi warga negara.
Arie, mengatakan, Dinasti Politik sebagai Asian Value.
lalu yang menjadi pertanyaan, apa itu Asian Value.? sebagaimana yang dikatakan oleh Arie Putra.
apa itu Dinasti Politik.? sebagaimana dikatakan oleh Pandji Pragiwaksono.
ketiganya terlihat membahas Politik Dinasti, termasuk Keluarga Presiden RI, Jokowi.
Pandji dalam diskusi siniar tersebut, mengatakan bahwa; politik dinasti bisa merusak demokrasi.
kecendrungan politik dinasti adalah merawat kesalahan penguasa sebelumnya yang merupakan kerabat /atau anggota keluarga.
apa yang dipertunjukkan keluarga Presiden RI, Jokowi, menurut Pandji, bisa menjadi contoh bagi siapapun di daerah dalam kontestasi Pilkada, yang kemudian mengatakan bahwa; politik dinasti adalah hal biasa /atau lumrah.
padahal, pejabat daerah sebelumnya merupakan keluarganya, misalkan, diketahui korup.
Hingga muncul istilah Asian Value dan Human Rights yang diungkapkan Arie Putra.
Arie yang berada di seberang Pandji, mengatakan bahwa; siapapun berhak maju dalam kontestasi politik, dengan mengesampingkan apakah dirinya bagian dari politik dinasti /atau tidak.
POLITIK DINASTI,
dikutip dari laman mkri.go.id, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Dinasti Politik lebih indentik dengan kerajaan, karena kekuasaannya akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak.
supaya kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
Berikut, beberapa hal yang mengakibatkan munculnya politik dinasti adalah, antara lain:
1. Adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan,
2. Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok,
3. Adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi,
4. Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan modal sehingga Mengakibatkan terjadinya korupsi.
ASIAN VALUE,
Asian Value merupakan istilah yang mengacu pada nilai-nilai khas ketimuran, seperti; disiplin, kolektif, kerja sama, dan kekeluargaan.
dalam tulisannya yang dipublikasikan pada tahun 2000, Profesor Hubungan Internasional di Flinders University, Michael Barr, mengatakan bahwa; konsep Asian Value dalam politik mulai muncul pada tahun 1990-an.
pada saat itu, dunia Barat tengah menikmati dominasi dan kepercayaan diri yang tinggi di bidang politik dan ekonomi.
Amerika Serikat (AS) dan Eropa menanggapi situasi tersebut, dengan antusiasme untuk menyebarkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) ke seluruh penjuru dunia.
sementara di sisi lain, negara-negara Timur juga tengah merayakan keberhasilan di bidang sosial dan ekonomi.
namun, bedanya, mereka (negara-negara di Timteng) tidak harus “menderita akibat individualisme berlebihan” sebagaimana negara-negara Barat.
Barr, mengatakan, sikap asertif dunia Barat terhadap nilai-nilai HAM dianggap pura-pura belaka demi membuat Asia tetap tunduk kepada Barat, baik secara politik maupun ekonomi.
situasi inilah yang kemudian memunculkan nilai-nilai Asian Value sebagai identitas politik yang membedakan Timur dengan Barat.
Kebanyakan negara Timur khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara menganut prinsip kolektivisme, sangat kontras dengan negara-negara Barat yang meyakini adanya kesamaan hak bagi setiap individu.
di Singapura, konsep Asian Value mengemuka di parlemen pada awal tahun 1977, ketika terjadi perdebatan soal tujuan dari pendidikan moral dan sipil.
Menteri pendidikan pada saat itu, Chua Sian Chin, mengatakan bahwa; sekolah tetap akan mengajarkan ilmu dan teknologi Barat, tetapi dengan tegas melarang murid untuk mengadopsi nilai dan budaya Barat yang “asing dan jahat."
Hal yang sama, dikatakan oleh perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad saat melakukan kunjungan kenegaraan, di Negara Tiongkok pada 1993 silam.
Mahathir, mengatakan, HAM sebagai “alat yang digunakan pemerintahan Barat untuk menumbangkan negara-negara Asia,"
meski demikian, tidak semua pemimpin di negara Asia meyakini sepenuhnya konsep Asian Values.
Presiden Pertama Taiwan, Lee Teng Hui, misalnya: mengatakan, konsep Asian Value yang diterapkan di Singapura oleh eks perdana menteri Lee Kuan Yew berakar dari sistem dinasti Tiongkok.
Lee Teng Hui yang juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Taiwan lebih memercayai prinsip demokrasi dan kebebasan ketimbang sistem politik yang “melibatkan seluruh keluarga dalam urusan politik,"
untuk diketahui • dikutip dari Britannica, Asian Value juga bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi signifikan di kawasan Asia yang memprioritaskan masyarakat keluar dari kemiskinan.
Selain itu, nilai tersebut mewujudkan identitas kolektif disertai kedaulatan sehingga kepentingan warga harus lebih diutamakan.
Gagasan Asian Value tersebut, kemudian diekspresikan dalam Deklarasi Bangkok 1993 tentang HAM yang ditandatangani banyak pemerintah Asia.
Prof. Hoon Chang Yau dari University Brunei Darussalam dalam makalah pada 2004 mengatakan bahwa; inti dari budaya dan identitas Asia bermuara pada nilai-nilai konsensus, harmoni, persatuan dan komunitas.
berdasarkan teori tersebut, maka hadir 4 (empat) poin penting, antara lain:
1. HAM tidak bersifat universal dan tidak dapat diglobalisasikan,
2. masyarakat Asia tidak berpusat pada individu tapi pada keluarga,
3. masyarakat Asia menempatkan hak-hak sosial dan ekonomi di atas hak-hak politik individu,
4. suatu negara (Asia) berhak untuk menentukan nasib sendiri mencakup yurisdiksi domestik pemerintah atas HAM.
Berdasarkan publikasi ilmiah unwahas ac.id, dalam tulisan The Politics of “Asian Values”, Richard Robison memberikan lima ciri Asian Values, antara lain:
1. titik fokus kebersamaan (kekeluargaan) bukan negara /atau individu,
2. kepentingan masyarakat lebih utama,
3. keputusan politik dicapai melalui konsensus bukan dari konfrontasi lembaga perwakilan,
4. harmoni hidup bersama sebagai prioritas,
5. pembangunan serta pertumbuhan menjadi hak warga negara.
Pesan Moril • apabila Dinasti Politik benar-benar diterapkan secara konsisten, di berbagai Kontestasi Politik, seperti; Pilpres, Legislatif dan Pilkada, maka akan ruang lebih besar bagi pemegang Kekuasaan dan Keluarganya untuk melakukan Korupsi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, • Kebocoran sumber-sumber Pendapatan Daerah, serta Penyalahgunaan APBD dan APBN.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
| Narasi: Politik, Sejarah,
| Text: W.J.B
| Sumber Literasi: Podcast Total Politik, mkri.go.id, Flinders University, Prof. Michael Barr, Britannica, University Brunei Darussalam, Prof. Hoon Chang Yau, unwahas ac.id, The Politics of “Asian Values” by: Richard Robison, Deklarasi Bangkok 1993 tentang HAM,
