Edisi: 815
Halaman 1
Integritas|Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Minggu Kedua Juni (Kemarin) menjadi minggu tersibuk bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
Kementerian dan Lembaga Negara, ramai-ramai hadir di gedung Parlemen, untuk membahas dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
di dalam pembahasan RKP 2025 tersebut, ternyata banyak Kementerian dan Lembaga (K/L) yang meminta tambahan anggaran.
Berikut, daftar K/L yang meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025, antara lain:
1. Bappenas,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengusulkan tambahan anggaran sebesar IDR 804,47 miliar pada 2025, dari pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar IDR 1,97 triliun.
menurut Suharso, tambahan anggaran mayoritas tersebut, untuk membiayai gaji dan operasional pegawai baru di Kementerian PPN/Bappenas IDR 597,52 miliar untuk 1.997 orang.
Pegawai baru tersebut, merupakan hasil rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2024.
"Kami mengajukan permohonan usulan tambahan (anggaran), boleh dong usulan tambahan, usulan tambahan ini terutama karena gaji pegawai,"
"Jadi sebenarnya kami lebih ke gaji pegawai karena gaji pegawai kami untuk 2024 akan ada 1.997 orang tambahan sehingga semuanya ada IDR 597 miliar,"|Suharso (Kepala Bappenas), dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis, (13/06/24).
2. Kemendikbudristek RI,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, mengajukan tambahan anggaran IDR 25 triliun untuk tahun anggaran 2025.
"Kami mengusulkan IDR 25 triliun, untuk membiayai kegiatan dan memastikan program prioritas tetap bisa dilanjutkan dan diakselerasi,"|Suharti (Sekjend.Kemendikbud Ristek RI), dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis, (13/06/24).
Suharti, mengatakan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X telah disepakati, bahwa tambahan biaya itu diperuntukan bagi sejumlah program.
di antaranya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di bidang akademis maupun vokasi.
selain itu, Suharti, mengatakan, tambahan itu juga diperlukan untuk menambah bantuan uang kuliah dan dukungan untuk pendidikan vokasi melalui SMK, maupun kursus keterampilan.
"Juga diperlukan tambahan untuk bantuan uang kuliah dan dukungan untuk pendidikan vokasi melalui SMK, di luar SMK pusat unggulan serta berbagai kursus keterampilan,"|Suharti (Sekjend. Kemendikbud Ristek RI)
Suharti, kembali mengatakan, dana tambahan juga diarahkan untuk mendorong pendidikan anak usia dini guna melaksanakan program wajib belajar 13 tahun.
Sebagian dana tambahan juga akan dipakai untuk pendidikan olahraga.
3. Kementerian ATR/BPN RI,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta penambahan anggaran sebesar IDR 7,5 triliun untuk tahun 2025.
Usulan ini disampaikan saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR-RI, Selasa, (11/06/24).
Pagu Indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025, sebenarnya hanya sebesar IDR 6,4 triliun.
"Bapak Ibu, kami juga awalnya mungkin sungkan untuk menyampaikan keterbatasan anggaran ini tetapi bisa ditampilkan di depan ini adalah sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga IDR 14 triliun,"|AHY (Menteri ATR/BPN RI)
4. Kemenkominfo RI,
Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Menkominfo RI), Budi Arie Setiadi mengajukan penambahan anggaran IDR 12,3 Triliun dari PAGU Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar IDR 7,7 Triliun.
"Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar IDR 12,3 Triliun,"|Budi Arie Setiadi (Menkominfo RI), dalam Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Ruang Rapat Komisi I DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin, (10/06/24).
dikutip dari situs resmi Kominfo, Budi Arie, menekankan, komitmen melaksanakan penajaman program kerja yang berkaitan dengan transformasi digital.
menurut Budi Arie, sejalan dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045, penguatan transformasi digital difokuskan mengedepankan prinsip inklusif, memberdayakan, terpercaya dan berdaulat
5. Mahkamah Agung,
dikutip dari Detikcom, Mahkamah Agung (MA) mengajukan tambahan anggaran sebesar IDR 3 Triliun.
MA sebenarnya, mendapatkan pagu anggaran IDR 12 triliun pada 2025.
adapun, MA membutuhkan anggaran tersebut, diperuntukkan renovasi gedung dan bangunan kantor sebesar IDR 1,98 triliun.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris MA Sugiyanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR-RI, kemarin (13/6/2024).
6. KPK,
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan dari total kebutuhan anggaran KPK di tahun 2025 sebesar IDR 1,354 triliun.
"KPK mengusulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp117.12 miliar yang akan dibagi untuk program dukungan manajemen, serta pencegahan dan penindakan perkara korupsi,"|Nawawi (Ketua KPK) dikutip dari situs resmi KPK.
adapun, usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan dukungan manajemen sebesar IDR 65 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi yang mencapai IDR 52,11 miliar.
Penyampaian uraian dari KPK direspon para Anggota Komisi III DPR-RI.
Mayoritas para anggota dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR-RI, Bambang Wuryanto menyetujui usulan penambahan anggaran yang disampaikan KPK.
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
| Narasi: Politik, Pemerintah, Keuangan,
| Text: W.J.B
| Sumber Literasi: Bappenas, MA, KPK, Kemenkominfo RI, Kemendikbud Ristek RI, Kemen ATR/BPN RI, Komisi I DPR-RI, Komisi II DPR-RI, III DPR-RI, Komisi X DPR RI, Komisi XI DPR RI,
