Edisi: 740
Halaman 1
Integritas|Independen |Kredibel
JAKARTA, KUPANG TIMES - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi, terkait 4 (empat) orang menterinya yang diminta hadir oleh Mahkamah Konstitusi, untuk berbicara di sidang sengketa hasil pemilu presiden 2024, pada Jum'at, (05/04/24) besok.
Presiden RI, Jokowi, memastikan, bahwa; keempat menteri anggota Kabinet Indonesia Maju tersebut, akan hadir memenuhi surat panggilan MK.
Keempat menteri itu antara lain:
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI), Muhadjir Effendy,
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI), Airlangga Hartarto,
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati,
4. Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Tri Rismaharini.
"Ya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya hadir,"
"Hari Jum'at,"|Jokowi (Presiden RI), saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (03/04/24).
Presiden RI, Jokowi, kemudian ditanya, apakah dirinya memberikan arahan kepada keempat menterinya.? sebelum menyampaikan penjelasan di MK.
menurut Kepala Negara, para menterinya, nanti akan memberi penjelasan sesuai tugas masing-masing selama ini.
misalnya, Menkeu RI, Sri Mulyani, akan menyampaikan soal anggaran untuk bantuan sosial (bansos).
Sementara itu, Mensos RI, Tri Rismaharini, akan menjelaskan soal penyaluran bansos.
oleh karena itu, Presiden RI, Jokowi, meminta publik menyaksikan penjelasan para menterinya itu di sidang MK.
"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri,"
"Kalau Bu Menteri Keuangan, ya mengenai anggaran seperti apa,"
"Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa,"
"Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu saja hari jumat, ya,"|Jokowi (Presiden RI)
sementara itu, saat ditanya lebih lanjut soal dugaan politisasi bansos dalam pilpres yang juga disebut-sebut di MK, Presiden RI, Jokowi, memilih untuk tidak memberikan komentar.
"Saya enggak mau komentari apa pun yang berkaitan dengan MK,"|Jokowi (Presiden RI)
sebelumnya, pihak pemohon kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meminta agar MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju meliputi; Sri Mulyani, Risma, Zulkifli Hasan, serta Airlangga Hartarto.
Sementara itu, kubu pemohon pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta Mahkamah memanggil dua menteri yakni Sri Mulyani dan Risma.
Belakangan, kubu Ganjar juga meminta MK menghadirkan Muhadjir Effendy.
Kedua pihak pemohon mendalilkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi mengerahkan sumber daya negara untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Terutama, melalui penggelontoran bansos secara jor-joran dengan jumlah yang hampir menyamai bansos era pandemi Covid-19.
Namun, Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa pemanggilan empat orang menteri tersebut tidak ada kaitannya dengan permintaan kedua pemohon.
Hakim MK, Suhartoyo, juga mengatakan, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.
"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak,"
"tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jum'at, (05/04/24),"|Suhartoyo (Ketua MK)
MK sudah surati 4 (empat) menteri Sementara itu, pihak MK menyatakan telah bersurat secara resmi kepada empat menteri yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.
"Surat sudah disampaikan (dikirim), hari ini,"|Fajar Laksono (Jubir MK), Selasa, (02/04/24).
selain bersurat kepada Menkeu Sri Mulyani, Mensos Risma, Menteri Muhadjir dan Menko Airlangga, MK juga akan memanggil satu pihak lain untuk hadir pada Jum'at, besok, yakni; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI)
4 (empat) menteri siap hadir di MK Setelah MK mengirimkan surat pemanggilan, empat menteri Kabinet Indonesia Maju menyatakan siap hadir di lanjutan sidang perselisihan hasil pilpres pada Jum'at besok.
Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengatakan, dirinya sudah menerima surat pemanggilan dari MK pada Selasa, (02/04/24).
Oleh karena itu, Airlangga menyatakan siap hadir dalam sidang sengketa Pilpres pada Jumat besok.
Airlangga mengungkapkan, dirinya akan menjelaskan mekanisme bansos dalam sidang tersebut.
"tentu kami lihat undangannya dan diharapkan apa yang dari pemerintah tentu kita akan jelaskan,”
"Mengenai mekanisme APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kemudian bicara bansos, bicara perlinsos (perlindungan sosial),"
"Bicara yang sifatnya pemerintahan saja,"|Airlangga Hartarto (Ketum Golkar) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu, (03/04/24).
Senada dengan Airlangga, Menko PMK RI, Muhadjir Effendy memastikan kehadirannya di Gedung MK pada Jumat besok.
"Iya lah (hadir),"
"wong diundang, apalagi kalau kalian yang ngundang pasti hadir saya,"|Muhadjir Effendy (Menko PMK RI), usai Apel Gelar Pasukan Ketupat 2024 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu, (03/04/24)
Muhadjir, kemudian mengatakan, bahwa; dirinya tidak memiliki persiapan apa pun untuk sidang nanti.
"Enggak ada persiapan, kan yang mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kita lakukan saja,"|Muhadjir Effendy (Menko PMK RI)
Muhadjir, juga mengatakan, telah diizinkan oleh Presiden RI, Jokowi, untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
seperti halnya Airlangga dan Muhadjir, Menkeu RI, Sri Mulyani juga memastikan akan hadir dalam sidang MK.
"Kalau ada undangannya ya insya allah kita datang. Kalau ada undangan resmi,"|Sri Mulyani (Menkeu RI), saat ditemui pada acara Silaturahmi Media di Gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat, Selasa, (02/04/24), sebagaimana
terakhir, ada Mensos RI, Risma, yang juga memastikan bahwa dirinya akan hadir dan memberikan keterangan dalam sidang di MK.
"(Surat pemanggilan) belum saya terima ya, kalau terima saya datang,"|Risma (Mensos RI), Selasa, (02/04/24).
BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran.
| Narasi: Hukum, Pemerintah, Politik,
| Text: W.J.B
| Sumber Literasi: Kemenko PMK RI, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu RI, Kemensos RI, Setkab,
