GUNAKAN Dana Pinjaman APBD Hampir IDR 1 Triliun, Infrastruktur JALAN RUSAK di Prov. NTT Masih Tinggi.!

Edisi: 745
Halaman 3
Integritas|Independen |Kredibel

       Potret: Unplash|Properti

KUPANG TIMES - Ketua Tim Pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Piet Djami Rebo, memberikan sorotan dan catatan khusus, terkait penanganan dan pembangunan infrastruktur ruas jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Piet Djami Rebo, mengatakan dan menilai, dengan dana APBD yang mencapai hampir IDR 1 Triliun itu, seharusnya bisa dan dapat memperbaiki kondisi infrastruktur jalan di Prov NTT. 

Hal tersebut dikatakan eks Kepala Dinas PUPR NTT itu, saat melakukan Pertemuan dengan seluruh pejabat dari Dinas PUPR NTT pada Jum'at, (05/04/24) di Kupang. 

Pemerintah Prov. NTT selama tahun anggaran 2018 hingga tahun anggaran 2022, menggunakan dana Pinjaman APBD, hampir mendekati IDR 1 Triliun, untuk melakukan pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi yang kondisinya rusak berat.

dengan dana sebesar itu, ternyata belum mengubah angka persentase jalan rusak, dan persentase jalan rusak di Prov. NTT, yang masih tetap tinggi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tim Pakar DPRD Provinsi NTT, menyebutkan, Kondisi jalan di NTT pada tahun anggaran 2022 85,22% kondisinya baik.

Namun, pada tahun anggaran 2023 turun menjadi 72,23% dari total Panjang Jalan Prov. NTT sepanjang 2.680 Km lebih.

“Ini perlu ada laporan akuntabilitas kinerja dari seluruh bidang di PUPR tentang efisiensi anggaran yang digunakan khusus untuk penanganan jalan provinsi di NTT yang seharusnya kondisinya semakin baik setelah ditangani di tahun 2108 hingga 2022, bukannya tambah rusak,"| Piet Djami Rebo (Ketua Tim Pakar DPRD NTT) 

menurut Piet Djami Rebo, seharusnya dengan kondisi 85,22% setelah ditangani itu dapat bertahan dan semakin meningkat kondisi dari kurang baik menjadi baik.

“alasan tidak ada dana pemeliharaan, jangan dipakai untuk menurunkan kualitas jalan dari baik menjadi rusak ringan dan rusak berat,"|Piet Djami Rebo (Ketua Tim Pakar DPRD NTT)  

untuk menangani masalah tersebut, dibutuhkan laporan akuntabilitas kinerja dari masing-masing bidang, bukan hanya bidang Bina Marga tetapi seluruh bidang yang ada di PUPR kepada Dewan Perwakilan Rakyat Prov. NTT, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam pengaloksian anggaran.

“Kita butuh data yang benar dan valid dari seluruh bidang terutama bidang Bina Marga,"|Piet Djami Rebo (Ketua Tim Pakar DPRD NTT)

lebih jauh dijelaskan, jika kondisi tersebut dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun kedepan, akan datang infrastruktur jalan di Prov. NTT kembali mengalami rusak berat, seperti; dibawah tahun anggaran 2018.

"ini jangan dibiarkan maka akan terus menurun dan dapat mempengaruhi semua sektor, karena bersentuhan satu sama lain,"|Piet Djami Rebo (Ketua Tim Pakar DPRD NTT)

       Potret: KT|Properti

BERSUARA KERAS untuk Demokrasi dan Keadilan dan Kejujuran. 

| Narasi: Keuangan, Pembangunan, Pemerintah, 

| Text: W.J.B

| Sumber Literasi: Tim Pakar DPRD NTT, 

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Copyright © 2022 The Kupang Times Newsroom.com ™ Design By The Kupang Times Newsroom.com ®