Edisi: 679
Halaman 4
10 Hari Lagi
JAKARTA, KUPANG TIMES - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, SEGERA membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar IDT 200 ribu per-bulan untuk 18,8 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Bantuan Sosial yang merupakan Program dari BLT Mitigasi Risiko Pangan ini, pembayaran-nya akan di-rapel untuk periode Januari hingga Maret 2024.
di-lansir dari laman Indonesia.go.id, sepanjang tahun 2024, hanya ada 4 (empat) jenis bansos yang akan di-berikan oleh Pemerintah.
Bansos tersebut antara lain:
1. Program Keluarga Harapan (PKH),
2. Bansos Beras 10 Kilogram,
3. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan
4. Program Indonesia Pintar (PIP).
TIDAK ADA Program BLT Mitigasi Risiko Pangan.
BLT merupakan Program Bansos terbaru yang di-gelontorkan oleh Pemerintah Indonesia.
LALU, dari mana sumber dana untuk Bansos yang pembayaran-nya akan di-rapel menjadi IDR 600 ribu itu.?
YUK.., Simak, Penjelasan Singkat, berikut ini:
Dana BLT IDR 200 Ribu,
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa; Pemerintah butuh anggaran sebesar IDR 11,25 triliun, untuk merealisasikan Program BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk 18,8 juta Keluarga Indonesia.
Sebagai Informasi, bantuan ini di-berikan mulai Januari hingga Maret 2024.
Namun, karena penyaluran bulan Januari terlambat, maka BLT Januari pencairan-nya akan di-gabung dengan Februari.
“Karena ini (Januari) sudah hampir selesai, tapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos,”|Sri Mulyani (Menkeu RI), saat berada di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, (29/01/24).
seperti di-ketahui • sebelum-nya BLT Mitigasi Risiko Pangan akan di-salurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, Febrio Kacaribu, menanggapi, terkait sumber dana yang di-gunakan, untuk bansos ini.
Febrio, mengatakan, anggaran BLT ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifat-nya merespons kondisi di masyarakat dan global,”|Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI), saat berada di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 29/01/24).
Febrio, juga mengatakan, pihak-nya AKAN MENCARIKAN anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan tersebut.
"APBN itu fleksibel,"
“dan kita selalu antisipasi kebutuhan-kebutuhan,”|Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI)
Febrio, kembali menegaskan, pihak-nya selalu menggunakan istilah shock absorber untuk APBN.
"Jadi, APBN selalu siap jika ada kebutuhan di masyarakat karena gejolak di pasar global,"|Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI)
APBN untuk Bansos TEMBUS Angka IDR 496 Triliun,
Sri Mulyani, menjelaskan, bansos adalah instrumen yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ada-pun APBN merupakan undang-undang yang di-bahas DPR dari berbagai Partai Politik.
Sesudah menjadi Undang-Undang, bansos menjadi instrumen negara.
“Jadi ya semua partai politik yang membahas (APBN) melalui hak budget-nya bersama pemerintah, silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen,”|Sri Mulyani (Menkeu RI), dalam Konferensi Pers, Hasil Rapat Berkala KSSK Kuartal I Tahun 2024 yang di-pantau secara virtual, Selasa, (30/01/24)
eks Managing Director di World Bank itu, juga mengatakan, anggaran bansos pada 2023 adalah IDR 476 Triliun.
Anggaran ini untuk Program Keluarga Harapan (PKH), yang menyasar 9,9 Juta Kelompok Penerima, Kartu Sembako untuk 18,7 Juta Kelompok Penerima, BLT El Nino, subsidi BBM, subsidi Listrik, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga Bantuan Pangan.
di tahun 2024 ini, anggaran bansos naik sebesar 20% /atau menjadi IDR 496 Triliun.
Sri Mulyani, menegaskan, realisasi dan perkembangan anggaran bansos akan terus di-monitor.
“Poin saya, angka IDR 476 Triliun tahun lalu dan IDR 496 triliun tahun ini ada di dalam undang-undang APBN, dibawa- oleh pemerintah, di-bahas oleh DPR, dan di-tetapkan dalam Undang-Undang,”|Sri Mulyani (Menkeu RI)
Jika di-bandingkan dengan lima tahun terakhir, bansos yang di-realisasi pada 2024 termasuk salah satu yang terbesar.
Pada saat terjadi COVID-19, misal-nya; bansos yang di-salurkan pada 2020 sebesar IDR 498 triliun.
Kemudian pada 2021 sebesar IDR 468,2 triliun dan 2022 sebesar IDR 460 Triliun.
untuk di-ketahui • bulan Februari adalah bulan Pemilu.
sehingga dugaan politisasi bansos untuk meraup suara pun kian merebak di tengah naik-nya anggaran bansos untuk 2024.
Apalagi, BLT Mitigasi Risiko Pangan di-salurkan lewat PT Pos Indonesia, tidak di-transfer seperti; BLT sebelum-nya.
Suara Penentu • AYO Sukseskan Pemilu 2024.!
| Narasi: Hukum, Pemerintah, Politik, Keuangan, Sosial,
| Text: W.J.B
| Sumber Literasi: Kemenkeu RI,
