Edisi: 683
Halaman 2
06 Hari Lagi
JAKARTA, KUPANG TIMES - Pemerintah baru saja melakukan pemblokiran anggaran belanja Kementerian /Lembaga senilai IDR 50,14 triliun, tahun 2024.
Pemblokiran tersebut di-lakukan melalui kebijakan automatic adjustment, yakni; mengalihkan sejumlah anggaran belanja di kementerian/lembaga yang tidak prioritas ke prioritas.
Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengatakan, dana yang terkumpul dari kebijakan automatic adjustment akan di-gunakan, untuk mempertebal anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk.
"Nanti itu (anggaran bansos IDR 600 ribu dan subsidi pupuk) teknis-nya, ada macam-macam cara,"
"Bu Sri Mulyani akan menyelesaikan,"
"salah satu-nya automatic adjustment,"|Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian RI), kepada para Jurnalis, di gedung Kemenko Perekonomian RI, Senin, (05/02/24).
Ketum Partai Golkar itu, mengatakan, anggaran tersebut untuk subsidi pupuk.
dan Airlangga, menambahkan bahwa; itu (anggaran subsidi pupuk) perlu di-tambah, karena Indonesia sudah memasuki musim tanam.
"Kemarin dengan dana yang ada IDR 26 Triliun,"
"itu hanya mencakup 5,7 Juta petani dan kita harus menambah 2,5 juta petani dan subsidi pupuk tidak boleh lambat,"
"sehingga Bapak Presiden Jokowi, sepakat untuk menyetujui ditambahkan subsidi Rp 14 triliun,"|Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian RI)
Kebijakan tentang pemblokiran anggaran tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024.
Sehingga, masing-masing K/L mesti menyisihkan 5% dari total anggaran untuk di-alihkan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI) Deni Surjantoro, membenarkan hal itu.
menurut Deni, kebijakan automatic adjustment di-lakukan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi di tahun ini.
“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tentang automatic adjustment tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu di antisipasi potensi /atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024,"|Deni Surjantoro (Kabiro. Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu RI) dalam keterangan-nya, Jum'at, (02/02/24).
Deni, meneruskan, pemerintah juga pernah melakukan kebijakan automatic adjustment tersebut di tahun 2022 dan 2024.
dan Deni memastikan, kementerian/lembaga yang terkena kebijakan pemblokiran /atau automatic adjustment, anggaran-nya akan tetap berada di kementerian/lembaga tersebut.
"Pada dasar-nya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di kementerian/lembaga,"|Deni Surjantoro (Kabiro. Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu RI)
Utak-Atik Anggaran demi Bansos dan BLT,
memasuki tahun pemilu, kebijakan populis seperti bansos menjadi perhatian masyarakat. Tahun ini, pemerintah menganggarkan total bansos IDR 496 Triliun /atau naik IDR 20 triliun dari anggaran 2023 sebesar IDE 476 triliun.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menabur Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang merupakan bagian dari bansos, sebesar IDR 11,25 Triliun untuk 18 juta Keluarga Penerima Manfaat(KPM) untuk periode Januari-Maret 2024, dan akan di-cairkan bulan Februari.
Bantuan itu di-berikan untuk memitigasi Risiko Pangan.
ada-pun dalam sebulan, Pemerintah akan menyalurkan BLT senilai IDR 200 ribu.
arti-nya setiap KPM akan mendapatkan total bantuan senilai IDR 600 ribu.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, mengatakan, belum tahu anggaran BLT itu akan di-ambil dari pos mana.
Febrio, mengatakan, Kemenkeu RI masih sibuk mengutak-atik anggaran, mencari pos yang bisa di-realokasi.
"tentu-nya kita akan carikan (pos mana yang bisa direalokasi) dan itu APBN-nya akan tetap bisa fleksibel,"|Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal), saat berada di Kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian, Senin, (29/01/24).
Suara Penentu • AYO Sukseskan Pemilu 2024.!
| Narasi: Politik, Pemerintah,
| Text: W.J.B
| Sumber Literasi: Kemenko Perekonomian RI, Kemenkeu RI,
