Prabowo Subianto INGIN Naikkan Gaji Pejabat Untuk Cegah Korupsi, ICW: 'Koruptor BUKAN Orang Miskin,'

Edisi: 663

Halaman 1

26 Hari Lagi

       Foto: DPP Gerindra|Properti

JAKARTA, KUPANG TIMES - Koordinator Indonesia Corruption Watch /atau ICW Agus Sunaryanto, menanggapi dan mempertanyakan Komitmen calon Presiden Indonesia, nomor urut 2 (dua), Prabowo Subianto, dalam memberantas korupsi, dengan menjamin kualitas hidup dan menaikkan gaji pejabat yang memegang anggaran besar. 

menurut Agus, koruptor tidak berasal dari orang miskin, melainkan para pejabat yang memiliki kekuasaan.

"Paslon 02 ini selalu menjanjikan kesejahteraan,"

"itu bagus,"

"tapi pertanyaan-nya, apa-kah para koruptor itu orang miskin.?"

"Mereka (Koruptor) punya jabatan, mereka punya kuasa,"

"tapi menyalahgunakan jabatan dan kuasa-nya untuk memperkaya diri, keluarga /atau kroninya,"

"serta mempertahankan kekuasaan-nya,"|Agus Sunaryanto (Koordinator ICW ), Rabu, (17/01/24) malam. 

Agus, juga mengatakan, yang menjadi komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi dengan cara memperkaya pejabat mesti di-akurasi lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. 

karena menurut-nya, seharus-nya Negara memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Terus, apa kabar sistem merit yang sudah di-atur dalam UU 5/2014.?"

"dengan sistem merit, seharus-nya di-atur penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja,"|Agus Sunaryanto (Koordinator ICW)

tidak hanya ASN, para pemegang tanggung jawab yang besar juga pastikan di-berikan hadiah /atau tunjangan dari Negara sesuai dengan tanggung jawab-nya. 

"arti-nya kalau ada pegawai /atau pejabat yang megang tanggung-jawab anggaran besar pastinya juga diberikan reward atau tunjangan yang sesuai dengan tanggung jawabnya itu,"|Agus Sunaryanto (Koordinator ICW )

Bahkan; Menteri, Hakim, Jaksa dan Polisi, menurut Agus, juga harus di-berikan remunerasi sepanjang pengabdian-nya kepada Negara. 

Remunerasi adalah hadiah untuk pegawai dalam bentuk pembayaran upah, tunjangan, bonus, program pensiun, dan insentif tunai dan non tunai.

"Banyak kementerian/lembaga, hakim, jaksa dan polisi sudah dapat remunerasi juga tuh,"|Agus Sunaryanto (Koordinator ICW )

untuk di-ketahui • sebelum-nya, Prabowo dalam pemaparan komitmen pemberantasan korupsi pada Paku Integritas yang di-selenggerakan oleh KPK akan berkomitmen mencegah tindak pidana korupsi dengan pendekatan sistematik dan realisme. 

Prabowo mengatakan pendekatan itu bisa di-mulai dengan menjamin kualitas hidup dan menaikan gaji pejabat yang memegang anggaran besar.

"menurut pandangan saya kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengebdalikan roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar,"

"Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki,"|Prabowo Subianto (capres Indo 02), saat memaparkan komitmen-nya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, (17/01/24) tadi malam. 

Mengacu pada Negara Maju, Prabowo Subianto, mengatakan, pejabat sipil, seperti; Hakim Agung di-jamin kehidupan-nya oleh Negara dan Mahkamah Agung memiliki gaji paling tinggi. 

Sehingga menurut Prabowo, pejabat tersebut tidak ada potensi korupsi. 

"ini yang saya katakan pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kulaitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai,"|Prabowo Subianto (capres Indo 02)

Ketua Umum Partai Gerindra itu, juga mengatakan, saat ini direksi perusahaan swasta dan BUMN gaji-nya lebih besar dari panglima TNI hingga menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan. 

"ini saya kira pendekatan-nya harus realistis,"

"ini keyakinan saya,"

"Jadi, kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya,"|Prabowo Subianto (capres Indo 02)

dan Prabowo, mengatakan, Indonesia mampu menerapkan apa yang ia komitmenkan. 

Sebab Indonesia merupakan Negara Maju. 

dengan demikian, menurut-nya, saat ini Indonesia harus menegakkan undang-undang yang berlaku. 

"Kita tidak perlu menunggu delik pengaduan. Seorang pejabat yang memegang jabatan penting harus transparan. Saya dukung LHKPN untuk di-tegakkan dan di-beri sanksi jika pelaporan tidak jujur,"

"Seluruh kekayaan harus di-laporkan,"|Prabowo Subianto (capres Indo 02)

Suara Penentu • AYO Sukseskan Pemilu 2024.!

| Narasi: Politik, Hukum, 

| Text: W.J.B

| Sumber Literasi: KPK, ICW, 

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Copyright © 2022 The Kupang Times Newsroom.com ™ Design By The Kupang Times Newsroom.com ®