Edisi: 612
Halaman 4
KAB. TTS, KUPANG TIMES - Kepala Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton, melakukan kunjungan kerja dan monitoring ke Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Senin, (27/11/23).
bersama satuan kerja-nya, Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius B. Daton, melakukan kunker dan monitoring ke Dinas Pertanian dan Pangan Kab. TTS, untuk melihat secara langsung sistem Penyaluran Pupuk Bersubsidi, yang di-jalankan Dinas Pertanian dan Pangan Kab. TTS tersebut.
usai melakukan kunker ke Dinas Pertanian dan Pangan, Kab. TTS, Darius, memberikan keterangan pers, terkait hasil kunker dan monitoring ke Dinas Pertanian dan Pangan, Kab. TTS.
"satuan kerja Ombudsman NTT melakukan kunjungan ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe,"
"Kunjungan diterima Sekretaris Dinas, E. Tahun di ruang kerja,"
"Kunjungan tersebut antara lain dalam rangka memonitor pelaksanaan perlakuan saran kajian pelayanan publik Ombudsman NTT dengan tema penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022,"
"Usai melakukan pertemuan dengan Dinas Pertanian dan Pangan, tim melakukan kunjungan ke Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani Suka Maju Kelurahan Oekefan, Kecamatan Soe dan berdiskusi bersama Ketua Kelompok dan penyuluh,"
"Kepada tim ombudsman, ketua kelompok menyampaikan bahwa kelompok tani baru mendapatkan 3 kartu tani dari total 18 anggota kelompok,"
"Hal ini disebabkan karena Bank BRI yang mengeluarkan kartu tani mengalami kendala teknis,"
"Kartu Tani yang sudah dimiliki belum bisa digunakan dengan maksimal untuk pengadaan pupuk bersubsidi,"
"Para petani juga belum mendapatkan sosialisasi yang memadai terkait penggunaan kartu tani,"
"Pembelian pupuk bersubsidi ke distributor pupuk masih bisa dilakukan secara manual sehingga petani yang belum memiliki kartu tani masih bisa dilayani ditributor,"
"Sulitnya mengakses pupuk bersubsidi untuk kebutuhan pertanian saat memasuki musim tanam seperti sekarang ini adalah soal yang selalu dialami petani kita setiap musim,"
"Keluhan kelangkaan pupuk pada beberapa wilayah di NTT beberapa tahun lalu mendorong Ombudsman Perwakilan NTT melakukan kajian singkat guna menemukenali faktor-faktor penyebab kelangkaan pupuk dan persoalan lainnya,"
"Beberapa soal di tingkat petani yang terekam saat berinteraksi dengan Kelompok Tani antara lain pertama; masih adanya kendala dalam penerapan kartu tani di tingkat petani,"
"Petani belum memiliki akses informasi yang cukup terkait penggunaan kartu tani,"
"Kedua; masih terdapat permasalahan terkait dengan transparansi penyaluran pupuk subsidi di tingkat pengecer,"
"Ketiga; petani cenderung menyalurkan pengaduannya terkait permasalahan yang dihadapi kepada para penyuluh karena dinilai lebih dekat dengan petani,"
"Petani berharap ada kanal pengaduan yang bisa terhubung ke Dinas Pertanian untuk bisa langsung melakukan pengaduan,"
"Dinas belum memiliki call center yang dapat digunakan petani untuk mengadu maupun mengakses infomasi,"
"Belum tersedia mekanisme pengelolaan pengaduan, sehingga setiap pengaduan terkait penyaluran pupuk yang masuk ke dinas tidak terinventarisir,"
"Berdasarkan kajian Ombudsman, beberapa sebab lain pelayanan pupuk bersubsidi di Provinsi NTT tidak berjalan dengan baik, antara lain pertama; dinas pertanian belum memiliki program sosialisasi tentang pupuk bersubsidi kepada masyarakat petani oleh karena keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud,"
"Hal ini terlihat dari pemahaman yang rendah terhadap sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang berdampak pada ketidakmampuan dalam menyusun RDKK dan informasi terkait kartu tani,"
"Kedua; dinas pertanian memiliki keterbatasan jumlah penyuluh pertanian yang bertugas melakukan pendampingan dan pembinaan bagi petani plus alokasi anggaran yang belum memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas di lapangan,"
"Ketiga; dinas pertanian belum memiliki sistem pendataan kebutuhan yang memadai dalam pengusulan alokasi pupuk,"
"Hal ini disebabkan karena informasi dan data dari tingkat petani tidak seutuhnya dapat diperoleh dinas termasuk data kepemilikan kartu tani,"
"Keempat; minim bahkan tidak ada alokasi anggaran pupuk bersubsidi yang bersumber dari APBD bagi petani kecil,"
"Kepada tim Ombudsman NTT, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten TTS mengaku kerap menerima pengaduan terkait petani yang belum mendapatkan Kartu Tani dan permasalahan Kartu Tani yang tidak sinkron dengan NIK pada KTP,"
"Terhadap permasalahan penyaluran Kartu Tani, Dinas Pertanian dan Pangan telah berkoordinasi dengan Bank BRI untuk dapat segera mencetak kartu Tani kepada petani yang membutuhkan,"
"Sedangkan terkait permasalahan Kartu Tani yang tidak sinkron dengan NIK pada KTP, Dinas Pertanian dan Pangan telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat segera menyinkronkan data Kartu Tani dengan NIK KTP Petani dimaksud,"
"Meski demikian Dinas Pertanian dan Pangan belum memiliki unit pengelola pengaduan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik,"
"Terima kasih kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten TTS dan jajaran atas kunjungan ini,"
"semoga bermanfaat,"
#OmbudsmanRI
#OmbudsmanNTT
#Awasi, #Tegur dan #Laporkan • melalui Hotline Center: 0811-1453-737
Suara Penentu • AYO Sukseskan Pemilu 2024.!
| Narasi: Hukum, Pemerintah,
| Text: W.J.B
| Sumber Literasi: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten TTS, Ombudsman NTT,
