Edisi: 501
Halaman 1
KUPANG TIMES - Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki utang sebesar IDR 1,3 Triliun lebih.
Tahun 2024 mendatang, Pemprov. NTT, berkewajiban membayar kepada Bank NTT dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Besarnya utang berdampak pada kondisi viskal, yang semakin tertekan.
Hal ini di-sampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Dr. Inche Sayuna, dalam Podcast, Jurnal Politik, dengan topik; "Siapa Penjabat Gubernur NTT.?" Senin, (07/08/23).
Podcast yang di selenggarakan oleh POS KUPANG tersebut, di-hadiri juga Pengamat Politik Dr. Ahmad Atang.
"NTT sangat sulit, ruang viskal tertekan,"
"Kapasitas viskal kecil,"
"Kita punya banyak utang, anggaran devisit,"|Inche Sayuna (Anggota DPRD Prov. NTT)
terjadi-nya utang, karena Pemprov NTT, melakukan peminjaman uang, ke Bank NTT dan PT SMI.
Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT tersebut, mengatakan, ada dua jenis utang.
"Pertama, Utang Reguler, Tahap I, senilai IDR 400 Miliar dari Bank NTT dan PT SMI,"
"Kedua, Utang Reguler, Tahap II dari PT. SMI, senilai IDR 1,03 Triliun, dengan bunga 6,3%"
"Kondisi agak rumit,"
"mengenai kondisi agak rumit, saat meminjam Pemprov NTT, mengambil grace period,"
"Grace period adalah kelonggaran waktu (masa tenggang) dalam melakukan pelunasan pinjaman pokok maupun bunga selama jangka waktu tertentu,"
"Ketika ambil (pinjam) 2021, tidak kasi kembali, tidak bayar bunga juga,"
"selama tiga tahun frei, sehingga menumpuk,"
"di tahun 2024 ini harus bayar untuk tiga tahun bunga, tambah satu kali pokok cicilan,"
"Kita harus siapkan hampir IDR 360 Miliar, untuk bayar utang,"
Sekretaris DPD Partai Golkar NTT tersebut, juga mengatakan, "DPRD NTT, saat ini, sedang membahas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KPPS) tahun 2024, masih dengan pagu indikatif,"
"Sementara kebutuhan keseimbangan primer APBD NTT minus sekitar IDR 990 miliar lebih,"
"secara teori, kalau Positif, berarti; kita ada uang,"
"Kalau Negatif tidak ada uang,"
"Jadi, memang tidak sehat,"
Inche Sayuna, juga mengatakan, ada beberapa agenda yang masuk belanja wajib sehingga harus di-anggarkan, misal-nya; "biaya pemilu serta Pilkada NTT tahun 2024,"
"Belanja Pilkada, termasuk untuk Bawaslu, polisi dan TNI, harus di-cadangkan dari tahun 2023, tapi uangnya tidak ada,"
"di sisi lain, penerimaan daerah juga mengalami penurunan drastis,"
"Pajak kendaraan motor yang jadi andalan justru jeblok,"
"Kita anggarkan IDR 2,1 Triliun, di tahun 2023, realisasi sampai Juli baru 30%,"
"Dengan kondisi viskal model begini, tidak boleh main-main,"
"Kita dorong OPD untuk optimalkan sumber-sumber peneriman,"
"OPD yang menghasilkan uang kita kasi dana untuk mereka, pacu mereka bekerja,"
dan Inche Sayuna, mengatakan, DPRD NTT, menaruh harapan kepada Penjabat Gubernur NTT, "
"dua catatan yang di berikan kepada tiga calon Penjabat Gubernur NTT, sebelum nama mereka di-usulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri),"
"Kami katakan bahwa, kami butuh jaringan yang ada di pusat, tolong optimalkan untuk bantu daerah yang tertekan. Daerah sedang tidak baik-baik saja,"
"Kampung lagi tidak baik, usahakan agar utang bisa di-hapus,"
Inche Sayuna, juga berharap siapa-pun yang di-tetapkan menjadi Penjabat Gubernur NTT bisa bersinergi dengan DPRD NTT.
"Kami bersama berupaya untuk meningkatkan penerimana,"
"Dibutuhkan jiwa interprenuership untuk mengelola sumber-sumber penerimaan yang ada,"
"Aset yang tidur, datangkan investor untuk hadirkan investasi,"
sementara di sisi lain, Pengamat Politik Dr. Ahmad Atang, mengatakan, di-butuhkan figur Penjabat Gubernur NTT, yang bisa mendisiplinkan anggaran.
"Kita butuh kepemimpinan yang mampu mengendalikan keuangan, pemasukan dan pengeluaran,"
Dosen Universitas Muhammadyah Kupang tersebut, mengapresiasi pimpinan DPRD Provinsi NTT, yang telah menyampaikan kondisi-kondisi terkini NTT, termasuk soal viskal yang tertekan kepada Penjabat Gubernur NTT.
| Narasi: Pemerintah, Politik, Keuangan,
|Text: W.J.B
| Sumber Literasi: Dr. Ince Sayuna, Dr. Ahmad Atang,
