Edisi: 346
Halaman 1
KUPANG TIMES - awali tulisan ini dengan pertanyaan, Apa itu pengertian Kebijakan Publik.?
Sebelum membahas mengenai pengertian Kebijakan Publik, mari kita bahas mengenai pengertian kebijakan terlebih dahulu.
Secara umum, Kebijakan /atau Policy adalah hal yang di gunakan untuk menunjukan sebuah perilaku seseorang.
Dalam hal ini, seseorang yang di-maksud bisa saja seorang Pejabat, Lembaga, dan Kelompok.
Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah yang sedang di-hadapi oleh mereka.
Pada dasarnya, terdapat banyak penjelasan yang di-sertai dengan Batasan /atau Pengertian mengenai kebijakan.
Kebijakan adalah suatu petunjuk dan batasan yang di-lakukan secara umum.
Batasan yang menjadi arah dari sebuah tindakan yang harus di-lakukan, serta sebuah aturan yang harus di-ikuti oleh para pembuat dan pelaksana kebijakan, karena sangat penting untuk pengolahan di dalam sebuah organisasi.
Serta pengambilan keputusan dari sebuah perencanaan yang sudah di-buat dan di-sepakati bersama.
Maka dari itu, kebijakan menjadi sebuah sarana pemecah masalah atas berbagai masalah yang terjadi.
Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang di-jadikan garis besar, dari dasar sebuah masalah.
Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman.
Kebijakan juga di gunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan /atau sasaran.
Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak, dalam pengambilan sebuah keputusan.
Secara terminology, pengertian kebijakan publik itu memiliki banyak arti.
Semua itu tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.
Kebijakan Publik adalah sebuah kewenangan yang di-miliki Pemerintah.
Kewenangan tersebut di-lakukan, untuk menjalankan tugas dan fungsinya di dalam hubungannya dengan masyarakat.
Tidak hanya dengan masyarakat saja, tetapi kewenangan tersebut juga di-lakukan dalam hubungannya dengan dunia usaha.
Pada dasarnya, kebijakan pemerintah, di dalam menata kehidupan masyarakat pada banyak aspek kehidupan adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu sendiri.
Dalam setiap Kebijakan Publik, akan di-awali dengan perumusan masalah.
Perumusan masalah tersebut terjadi di dalam masyarakat.
Istilah /atau pengertian Kebijakan Publik tersebut akan di-tujukan untuk mengatasi masalah, apabila terjadi di tengah masyarakat.
Dan, sebenarnya, istilah /atau pengertian Kebijakan Publik sudah sering di perdengarkan.
Contoh: di dalam kehidupan sehari-hari, selain itu, di dalam kegiatan akademik juga sering di-sebutkan, seperti; di dalam perkuliahan bidang ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi sampai ilmu hukum.
Akan tetapi, istilah ini kemungkinan juga untuk menunjuk sesuatu secara lebih khusus.
Lingkup dari studi kebijakan publik ini sangat luas, sebab, ini mencakup berbagai sektor dan bidang.
Contoh: bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Di samping itu, di-lihat dari hirarkinya kebijakan publik memiliki beberapa sifat, seperti; bersifat lokal, bersifat Regional dan juga bersifat Nasional.
Dapat juga di-katakan, seperti; peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah daerah /atau provinsi, peraturan daerah kabupaten /atau kota, keputusan gubernur, dan keputusan bupati /atau walikota.
Berikut, Pengertian Kebijakan Publik menurut Para Ahli:
1. A. Hoogerwert
Kebijakan Publik adalah unsur penting yang ada pada bidang Politik.
Kebijakan Publik, dapat di-artikan sebagai mencapai tujuan tertentu, yang di-lakukan di dalam waktu tertentu.
2. Anderson
Kebijakan Publik adalah sebuah hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungannya.
3. Gerston
Kebijakan Publik adalah upaya yang di-lakukan oleh pemerintah /atau pejabat.
Upaya tersebut di-lakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik.
Proses penentuan pada sebuah Kebijakan Publik mencakup lima tahapan.
Di-antaranya, sebagai berikut:
• Mengidentifikasi sebuah isu kebijakan publik.
• Mengembangkan proposal kebijakan publik.
• Melakukan advokasi kebijakan publik.
• Melaksanakan kebijakan publik.
• Mengevaluasi kebijakan yang akan di laksanakan.
4. Dunn
Kebijakan Publik adalah sebuah pola yang kompleks.
Pola tersebut berdasarkan dari pilihan kolektif yang memiliki ketergantungan satu sama lain.
Di-lakukan oleh badan dan lembaga pemerintahan.
5. Pressman dan Wildavsky
Kebijakan Publik di definisikan sebagai sebuah hipotesis.
Hipotesis tersebut mengandung kondisi awal dan akibat yang dapat di-prediksi.
Kebijakan Publik tersebut harus di-bedakan dengan bentuk kebijakan lain.
contoh: kebijakan swasta, yang mana kebijakan tersebut di-pengaruhi oleh keterlibatan faktor, bukan pemerintah.
6. Leo Agustino (2008:6)
Leo Agustino mendefinisikan pengertian Kebijakan Publik sebagai suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintah dengan lingkungannya.
Banyak pihak yang beranggapan bahwa; definisi tersebut terlalu luas.
Terlebih untuk di-pahami, sebab apa yang di maksud dengan Kebijakan Publik, bisa mencakup banyak hal.
7. Woll
Pengertian Kebijakan Publikadalah sejumlah /atau beberapa aktivitas pemerintah yang di-lakukan untuk memecahkan sebuah masalah yang ada di masyarakat.
Baik secara langsung mau-pun melalui beberapa lembaga yang memiliki pengaruh di kehidupan masyarakat.
8. Thomas R. Dye
Kebijakan Publik adalah “is whatever government choose to do or not to do” /atau yang berarti; “apapun yang di-pilih oleh pemerintah untuk di-lakukan /atau tidak di-lakukan,”
Pengertian tersebut menekankan bahwa; Kebijakan Publik adalah hal-hal mengenai perwujudan /atau tindakan.
Kebijakan Publikbukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat /atau pemerintah semata.
Di samping itu, pilihan Pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah Kebijakan Publik.
Sebab, hal itu memiliki pengaruh /atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
9. Chandler dan Plano
Kebijakan Publik yang di-sebutkan oleh Chandler dan Plano adalah sebuah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada.
Tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada di publik /atau pemerintah.
Kebijakan Publik juga sebagai suatu bentuk intervensi yang di-lakukan secara terus-menerus oleh pemerintah.
Hal itu di-lakukan demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung di dalam masyarakat.
Supaya mereka tetap bisa hidup, serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan publik secara luas.
10. Roberty Eyestone (1971:18)
Pengertian Kebijakan Publik secara luas bisa di-katakan sebagai “hubungan sebuah unit pemerintah dengan lingkungannya”
Konsep tersebut mengandung pengertian kebijakan publik yang sangat luas, serta kurang pasti, karena apa yang di maksud dengan kebijakan publik bisa mencakup pada banyak hal.
11. Charles Lindblom (1968)
Pembuatan Kebijakan Publikpada hakikatnya adalah sebuah proses politik yang sangat kompleks dan analitis.
Di-mana tidak mengenal saat di-mulainya /atau di-akhirinya, serta batas-batas dari proses itu yang tidak pasti.
Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks itu yang sering di-sebut sebagai pembuatan Kebijakan Publik.
Kemudian akan membuahkan hasil yang di-sebut dengan sebuah kebijakan.
12. Widodo (2002:190)
Menurut Widodo, di dalam praktiknya Kebijakan Publik yang baik harus mengandung beberapa unsur.
Unsur-unsur Kebijakan Publik, sebagai berikut:
• Sebuah kebijakan selalu memiliki tujuan /atau berorientasi kepada sebuah tujuan tertentu.
• Sebuah kebijakan akan berisi tindakan /atau pola tindakan dari pejabat pemerintah.
• Sebuah kebijakan adalah apa yang benar-benar di-lakukan oleh pejabat pemerintah, bukan sesuatu yang akan di-lakukan.
• Sebuah Kebijakan Publik akan bersifat Positif /atau “merupakan pemerintah perihal suatu masalah tertentu,”
Juga bersifat Negatif /atau “keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu”.
• Kebijakan Publik yang bersifat positif selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu, dan Peraturan tersebut bersifat memaksa /atau otoritatif.
13. Said Zainal Abidin (2004: 23)
Kebijakan Publik adalah sesuatu yang tidak bersifat sempit dan spesifik.
Akan tetapi, justru bersifat strategis dan luas.
Oleh karena itu, Kebijakan Publik memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman umum kebijakan, serta memiliki keputusan khusus di bawahnya.
Itu-lah penjelasan singkat mengenai Kebijakan Publik, menurut Para Ahli.
Mulai dari pengertian Kebijakan Publik sampai Tujuan dari Kebijakan Publik itu di-buat.
|Narasi: Edukasi, Pemerintahan, Organisasi,
|Teks: W.J.B
|Sumber Literasi: A. Hoogerwert, Anderson, Gerston, Dunn, Pressman & Wildavsky, Woll, Thomas R. Dye, Chandler & Plano, Roberty Eyestone, Charles Lindblom, Widodo, Said Zainal Abidin, Gramedia, W.J.B,
