Edisi : 262
Halaman 4
KUPANG TIMES - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat memutuskan untuk tidak menemui dan berdiskusi dengan para pendemo, terkait masalah di Besipae, Kabupaten. Timor Tengah Selatan, Kamis, (08/12/22).
Kelompok masyarakat Adat dari Besipae, Kab. TTS, di dampingi sejumlah Aliansi Sosial dan Mahasiswa, seperti; Poepera, LMND NTT, FMN, Walhi, memulai orasinya, di depan Kantor Gubernur NTT, Jl. El-Tari Kupang, sekitar pukul 12:00pm (siang) waktu setempat.
Mewakili kelompok masyarakat adat Besipae, para anggota Aliansi Sosial dan Mahasiswa melakukan orasi dan menyampaikan aspirasi dan tuntutan, tepat di depan Pintu masuk Kantor Gubernur.
Dalam orasinya, para anggota Aliansi Sosial dan Mahasiswa meminta Gubernur Prov. NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, untuk menemui kelompok masyarakat adat Besipae, Kab. TTS, dan membahas dan meminta penjelasan, terkait status kepemilikan lahan seluas 3.780 hektar, yang selama ini di klaim oleh Pemerintah Prov. NTT.
Namun, permintaan tersebut tidak bisa di penuhi oleh pihak Pemerintah Prov. NTT, karena Gubernur Prov. NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat tidak berada di Kantor Gubernur Prov. NTT.
Karena Informasi tersebut, kelompok masyarakat adat Besipae, Kab. TTS, di arahkan untuk bertemu dengan Asisten II Setda Prov. NTT.
Arahan tersebut di-ikuti oleh kelompok masyarakat adat Besipae, Kab. TTS, bersama Aliansi Sosial, antara lain; Poepera, LMND NTT, FMN, dan Walhi.
Sesuai dengan arahan, di-buat kesepakatan, bahwa; untuk bertemu dengan Asisten II Setda Prov. NTT, hanya perwakilan, dengan pertimbangan karena kapasitas ruangan dan hal teknis lainnya.
Sementara kelompok masyarakat adat Besipae, Kab. TTS, dan anggota aliansi dan mahasiswa, yang lain tunggu di depan pintu gerbang masuk Kantor Gubernur Prov. NTT.
Saat pertemuan dangan Asisten II Setda Prov. NTT, berlangsung sekitar 20 menit, kelompok masyarakat adat Besipae, Kab. TTS, dan anggota aliansi dan mahasiswa, yang berada di depan pintu gerbang masuk Kantor Gubernur Prov. NTT, di-kejutkan dengan rombongan mobil Gubernur Prov. NTT, keluar melewati pintu keluar Kantor Gubernur Prov. NTT, yang di kawal oleh ketat Satpol PP dan moge milik Satlantas.
Melihat iring-iringan mobil Gubernur Prov. NTT dan rombongan tersebut, memicu masyarakat adat Besipae, Kab. TTS, dan anggota aliansi dan mahasiswa, langsung berlari menuju pintu keluar Kantor Gubernur Prov. NTT, untuk menghadang.
Saat tiba di depan pintu keluar Kantor Gubernur Prov. NTT, kelompok masyarakat adat Besipae, Kab. TTS, dan anggota aliansi dan mahasiswa di hadang Satpol PP yang mengawal iring-iringan mobil Gubernur Prov. NTT dan rombongan .
Aksi Satpol PP tersebut, memicu amarah kelompok masyarakat adat Besipae, Kab. TTS, terutama Ibu-ibu, sehingga terjadi argumen keras dengan Satpol PP dan beberapa anggota Polisi, sambil iring-iringan mobil Gubernur Prov. NTT dan rombongan keluar dari Kantor Gubernur Prov NTT, bahkan menerobos lampu merah.
Saat kelompok masyarakat adat Besipae, Kab. TTS, melihat Gubernur Prov NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, berada di dalam mobil dinas, kelompok masyarakat adat Besipae, Kab. TTS, secara bersamaan berteriak dan berkata; "Penakut eeew, Penakut, "bilang Lu Preman, tapi kenapa Lu lari,"
Patut di tunggu penjelasan ulangan yang lebih terang dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Badan Hukum dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkait masalah status tanah di Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
|Narasi Pemerintah, Hukum dan Organisasi
Teks: W.J.B
Sumber Literasi: Kelompok masyarakat Adat dari Besipae, Kab. TTS, Poepera, LMND NTT, FMN dan Walhi.
